Anwar Ibrahim dan Ambisinya Jadi Perdana Menteri Malaysia
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Anwar mengincar posisi sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tetapi jalannya kerap kali diadang berbagai kontroversi, mulai dari kasus korupsi hingga sodomi.
Anwar Ibrahim (73) lahir di Cherok Tok Kun, Penang, Malaysia, dari kedua orang tua yang juga berkecimpung di dunia politik. Anwar memulai sepak terjang dalam karier politik pada akhir tahun 1960-an ketika ia menjadi ketua organisasi mahasiswa Islam di University of Malaya, Kuala Lumpur.
Pada 1971, ia mendirikan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dan menjabat sebagai ketua hingga 1982. Di tahun yang sama, Anwar menerima undangan dari PM Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, untuk bergabung dengan partai terbesar Malaysia, UMNO.
Bergabungnya Anwar dengan UMNO mengantarkan dirinya ke gerbang kesuksesan di ranah politik Malaysia. Pada 1983, ia naik menjadi Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.
ADVERTISEMENT
Kemudian pada 1984, ia menjabat sebagai Menteri Pertanian; lalu Menteri Pendidikan pada 1986-1991; Menteri Keuangan pada 1991-1998; dan Wakil Perdana Menteri sejak 1993-1998.
Pada 1993 pula, Anwar diangkat sebagai Wakil dari PM Mahathir Mohamad. Saat itu pula masyarakat Malaysia berpendapat bahwa Anwar akan menjadi kandidat pengganti Mahathir yang sangat potensial.
Tetapi 1997, PM Mahathir dan Anwar berseteru soal implementasi kebijakan pemulihan ekonomi Malaysia di tengah-tengah krisis keuangan yang memukul Asia.
Perbedaan pendapat ternyata berujung petaka. Pada September 1998, Anwar dipecat oleh PM Mahathir. Pemecatan ini membuat Anwar berang; ia memimpin unjuk rasa publik yang akhirnya menjadi awal dari gerakan reformasi Malaysia.
Pada 1999 nasib buruk menghampiri Anwar. Politikus populer itu ditangkap dan dipenjara atas tuntutan kasus korupsi dan sodomi. Namun, para pendukung Anwar tak terima dengan dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Mereka menganggap, tuduhan tersebut bermotif politik.
ADVERTISEMENT
Demonstrasi besar-besaran pecah ketika Anwar dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas dakwaan korupsi. Setahun kemudian, ia dijatuhi pidana sembilan tahun penjara atas tuduhan sodomi.
Anwar menyanggah seluruh dakwaan yang diarahkan padanya. Bagi Anwar, kedua tuntutan itu merupakan permainan politik kotor yang dilakukan karena dirinya dilihat sebagai ancaman politik terhadap Mahathir.
Di akhir 2004, satu tahun usai Mahathir lengser dari jabatannya sebagai PM, Mahkamah Agung Malaysia memutuskan untuk membatalkan dakwaan sodomi dan membebaskan Anwar.
Pada 2008, Anwar resmi menjadi ketua koalisi oposisi, Pakatan Rakyat, yang terdiri atas tiga partai: Parti Keadilan Rakyat (PKR), Parti Islam SeMalaysia (Pas), dan Democratic Action Party (DAP).
Nahas, tuduhan kasus sodomi kembali menimpa dirinya pada 2008. Setelah investigasi hampir enam tahun Pengadilan Tinggi akhirnya membebaskan Anwar dari seluruh tuduhan pada Januari 2012 akibat kurangnya bukti.
ADVERTISEMENT
Baru saja Anwar mempersiapkan diri untuk bertarung dalam pemilu negara bagian pada 2014, pembebasan tuntutan kasus sodomi dibatalkan. Anwar kembali mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2015.
Tiga tahun menjalani masa tahanan, Anwar akhirnya bebas di tahun 2018 dan kembali ke panggung politik Malaysia.
Kembalinya Anwar ke dunia politik dibantu oleh eks mentor dan juga musunya Mahathir Mohamad. Sang politikus gaek itu memutuskan kembali ke dunia politik akibat “muak” menyaksikan Pemerintahan PM saat itu, Najib Razak, yang penuh korupsi.
Mahathir menyatakan, jika ia terpilih menjadi Perdana Menteri, ia akan mengajukan permohonan maaf ke kerajaan Malaysia; sebuah langkah yang dapat membantu Anwar kembali berpolitik. Mahathir berjanji akan turun dalam waktu dua tahun dan memberikan jabatannya kepada Anwar.
ADVERTISEMENT
Mahathir pun akhirnya bersekutu dengan Anwar pada pemilu 2018. Perpaduan dua sosok senior berhasil menyingkirkan Najib Razak. Mahathir lalu ditunjuk sebagai PM dan istri Anwar, Wan Azizah diberi jabatan Deputi PM.
Pada Februari 2020, Mahathir mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PM. Keputusan yang dilakukan secara mendadak ini membuat Malaysia bergejolak.
Setelah Anwar mengeklaim bahwa dirinya dicalonkan sebagai Perdana Menteri pengganti Mahathir, ternyata pada Maret 2020, Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah malah melantik Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri baru.
Anwar, kini menjadi pimpinan Oposisi Malaysia, kembali ke hadapan Sultan Abdullah pada Oktober 2020, membawa ambisinya untuk naik ke jabatan PM.
Ia mengeklaim, hingga 120 anggota Parlemen mendukung dirinya untuk menjadi PM Malaysia. Tetapi sejumlah partai membantah memberi dukungan kepada Anwar.
ADVERTISEMENT
Politik Malaysia bahkan sempat memanas atas klaim Anwar Ibrahim yang mengaku mendapat dukungan mayoritas parlemen.
PM Muhyiddin Yassin merespons Anwar dengan meminta pemimpin oposisi membuktikan perkataannya.
Namun, tak ada partai besar di parlemen yang secara terbuka mendukung Anwar. Sementara koalisi pemerintahan Perikatan Nasional menyatakan solid mendukung Muhyiddin.
Kini, posisi PM Muhyiddin Yassin berada di ujung tanduk akibat pencabutan kebijakan Keadaan Darurat Malaysia yang ternyata tak berdasarkan izin Sultan Abdullah. Tak hanya itu, posisi Muhyiddin sudah lebih dulu lemah setelah UMNO menarik dukungannya.
Menurut Anwar, PM Muhyiddin telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Anwar menuntut sang PM untuk turun dari jabatannya dan mengeklaim 107 anggota parlemen telah bersatu meminta pengunduran dirinya.
"Hanya melalui cara ini, gejolak politik dapat diakhiri dan kita fokus penuh untuk memperbaiki kesehatan, sosial dan ekonomi yang dihadapi negara sejak 17 bulan lalu," tegas Anwar.
ADVERTISEMENT
