Bawaslu Jabar Awasi Pilkada 2020: Mobilisasi Massa hingga Politik Uang

Bawaslu Jawa Barat (Jabar) memastikan proses pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di sejumlah daerah mendatang telah dimulai.
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah mengatakan institusinya mulai mewaspadai adanya kerawanan dalam pelaksanaan pilkada.
Menurut Abdullah, ada sejumlah kabupaten dan kota di Jabar yang berpotensi terjadinya kerawanan pelanggarannya dalam pilkada. Daerah-daerah itu adalah wilayah yang memiliki banyak kecamatan.
"Kalau parameternya yang wilayah besar punya potensi kerawanan, Cianjur, Depok, sebagai ibu kota penyangga. Lalu Indramayu wilayahnya besar. Lalu ada beberapa kabupaten cukup besar seperti Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung. Semua daerah rawan potensi dan ini kabupaten yang jumlah kecamatannya besar," kata Abdullah di Kota Bandung, Rabu (20/11).
Sebagaimana diketahui, ada 8 daerah di Jabar yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020. Daerah-daerah itu adalah Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang.
Abdullah menambahkan, bentuk kerawanan pelanggaran pilkada yang berpotensi terjadi adalah mobilisasi massa.Perpindahan domisili pemilih ke suatu kabupaten atau kota dapat mengakibatkan terjadinya mobilisasi massa yang perlu diawasi.
Selain itu, ucap Abdullah, kerawanan lainnya yang patut diawasi yakni terkait dengan politik uang hingga netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang dapat mencederai pemilihan kepala daerah.
"Beberapa persoalan yang muncul, misalnya politik transaksional, politik uang, netralitas ASN, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu yang pada substansinya mencederai proses pemilihan kepala daerah secara langsung," terang dia.
Lebih lanjut, Abdullah menegaskan, institusinya siap untuk menghadirkan proses pemilihan kepala daerah yang berkualitas di Jabar.
"Kita siap dalam empat hal, mencegah, mengawasi tahapan pilkada, siap fungsi penindakan dan siap sebagai lembaga administrasi pemilu. Ini langkah kami bagian dari kesiapan Bawaslu dalam mengawal pilkada serentak delapan kota dan kabupaten," kata dia.
Di lokasi yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil optimistis Jabar bakal menghadirkan suasana pilkada kondusif dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Hal tersebut berkaca dari pelaksanaan pemilihan yang telah digelar sebelumnya. Intinya, menurut dia, Jabar telah berpengalaman dalam melaksanakan pemilihan.
"Kita sudah pengalaman Jabar ini aman kondusif. Pileg, pilpres kan tidak ada kerusuhan, tidak ada peluru lepas, bangunan yang dirusak yang dibakar. Di tempat lain ada, di kita enggak ada. Ini menandakan Jabar senang pada demokrasi. Tingkat partisipasinya juga tinggi," kata dia.
