Djarot Tuding Yasonna Direshuffle Imbas Sahkan Perpanjangan Kepengurusan PDIP

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Menkumham Supratman Andi Agtas (ketiga kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi melakukan reshuffle 7 pejabat di kementerian/lembaga 2 bulan sebelum lengser pada Senin (19/8).

Salah satu yang direshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang merupakan politikus PDIP. Yasonna digantikan oleh politikus Gerindra Supratman Andi Agtas.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan catatan atas keputusan Jokowi mereshuffle Yasonna. Pencopotan Yasonna diduga berkaitan dengan pengesahan perpanjangan kepengurusan PDIP yang berada di ranah Kemenkumham.

"Pertama, apakah Pak Yasonna direshuffle padahal kabinet kurang dua bulan itu karena alasan strategis terkait efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis?" ujar Djarot kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

"Karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai [PDIP] kemarin. Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," jelas dia.

Menkumham Yasonna Laoly saat konpers terkait Stranas BHAM di Kemenkumham, Senin (6/10) Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Selain itu, DPP PDIP menduga pencopotan Yasonna berkaitan dengan kehadirannya saat deklarasi Edy Rahmayadi sebagai cagub Sumut.

"Kedua, apakah Pak Yasonna diberhentikan karena sebagai kader partai, Beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan yaitu deklarasi untuk mencalonkan Edy Rahmayadi," ucapnya.

"Tapi, partai menganggap silakan saja asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik," lanjut dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Steering Committee (SC) Rakernas V PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah) menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan Rakernas IV PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Eks Gubernur Jakarta ini menduga keputusan Jokowi ini akan berdampak pada jalannya pemerintahan berikutnya. Terlebih, pemerintahan Jokowi segera berakhir pada 20 Oktober.

"Kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih yaitu Pak Prabowo? Karena kita lihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah, ya," tuturnya.

"Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintah berikutnya, misalnya dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis, bayangkan cuma kurang dua bulan [berakhir]," pungkas dia.

Berkaca dari dugaan ini, Djarot menyebut reshuffle itu berkaitan dengan langkah Jokowi untuk mengakomodir kekuasaannya dan mengontrol pemerintahan berikutnya.

"Kami anggap bahwa [reshuffle] ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya, dalam rangka mengontrol pada pemerintahan yang akan datang," tandas Djarot.