Ganjar-Mahfud Akan Beri Arahan ke Tim Khusus untuk Selidiki Kecurangan Pemilu

Capres-cawapres 02 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat hadiri Kampanye Akbar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut paslon 03 Ganjar-Mahfud akan memberikan arahan kepada tim khusus yang akan dibentuk untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Tim khusus ini akan segera dibentuk oleh TPN.

"Pak Ganjar, Prof Mahfud dalam kapasitas sebagai pasangan calon itu tetap menjalankan tugas-tugasnya memberikan suatu arahan-arahan, direction kepada tim khusus ini," kata Hasto di Kantor TPN, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

Apalagi, kata Hasto, Mahfud memiliki pengalaman sebagai Ketua MK yang pernah menangani perkara pemilu.

"Kebetulan Prof Mahfud MD memiliki banyak pengalaman terkait dengan posisi beliau sebelumnya sebagai ketua hakim MK," tuturnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tanggapi hasil quick count Pilpres 2024, Rabu (14/2/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

"Sehingga beliau bisa memberikan penjelasan tidak hanya dari aspek teknis tapi juga rangkaian proses bagaimana persoalan terkait dengan anggaran terstruktur, sistematis dan masif itu terjadi," tambah Hasto.

Hasto mengatakan nantinya tim khusus akan berisi sejumlah nama yang berasal dari TPN hingga parpol pendukung. Sebab, kata dia, pihaknya sangat menghormati independensi tokoh masyarakat sipil yang juga memantau pemilu 2024.

"Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen, mereka merdeka mereka bergerak karena tuntutan nurani, banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini," ucapnya.

"Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini lebih banyak berasal dari internal TPN ataupun pihak yang sukarela ingin berikan pengetahuan, pengalaman, kompetensinya dalam mengungkapkan berbagai aspek anomali demokrasi ini," tutup Hasto.