Jokowi Telepon Kapolri Minta Berantas Pungli, Apa Kabar Saber Pungli Kini?

Warga melintas di dekat dinding lukisan mural bertuliskan imbauan stop calo pungutan liar. Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Presiden Joko Widodo menerima curhatan para sopir truk kontainer terkait maraknya praktik pungli yang mereka terima di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mendengar hal tersebut, Jokowi langsung memerintahkan Polri untuk langsung bergerak memberantas tindakan ilegal tersebut.

Polri yang menerima perintah langsung bergerak. Hasilnya, puluhan orang mulai dari oknum karyawan JICT Tanjung Priok hingga preman, diamankan karena terbukti melakukan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah perintah itu, Kapolri memerintahkan semua Kapolda untuk memberantas pungli. Di jajaran Polda Metro Jaya, penangkapan langsung dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok hanya beberapa jam setelah Jokowi menelepon Kapolri.

Pungli atau pungutan liar, bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak lama pemerintah telah berupaya melakukan banyak hal hingga tindakan tegas agar pungli dapat hilang dari masyarakat.

Di tahun 2016, Presiden Jokowi bahkan membentuk sebuah badan bernama Saber Pungli, singkatan dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Badan tersebut dibentuk pada tahun 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Para pelaku pungli di depo Pelabuhan Tanjung Priok yang diamankan Polres Jakarta Utara, Kamis (10/6). Foto: Polres Jakarta Utara

“Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja!”, ujar Joko Widodo dikutip dari siaran pers resmi istana, 17 Maret 2017 silam.

Jokowi mengatakan pungli sudah menjadi penyakit yang meresahkan selama bertahun-tahun di negara ini. Sehingga pembentukan Saber Pungli merupakan bentuk tindakan tegas pemerintah agar seluruh pihak memberikan perhatian khusus untuk memberantas tindakan ini.

"Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah konkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apa pun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif," tegas Jokowi seperti dikutip dari situs resmi saberpungli.id.

Presiden Jokowi (kanan) berdialog dengan sopir kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Wiranto yang saat itu menjadi Menko Polhukam, sekaligus penanggung jawab Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Saber Pungli, menjelaskan struktur organisasi Saber Pungli; “

Pengendali dan penanggungjawab: Menko Polhukam.

Ketua Pelaksana : Irwasum Polri.

Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemendagri.

Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Sekretaris : Staf Ahli di lingkungan Kemenko Polhukam.

Sementara anggotanya terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.

Setiap Kementerian/Lembaga sudah mempunyai satu pejabat yang fungsinya memang pengawasan. Dengan dua hal itu, maka ditempatkan para pejabat fungsional di bidang pengawasan itu, untuk duduk di Satgas ini, sehingga mereka dapat berkonsentrasi mengurus pungli.

"Kita tidak main-main. Presiden sudah mengatakan hati-hati, jangan main-main dengan masalah ini. Ketahuan, tangkap, pecat,”" tegas Wiranto.

Barang bukti diamankan Ditpol Air Polda Bali, Kamis (308). Foto: Cisilia Agustina Siahaan/kumparan

Operasi pemberantasan pungli merupakan proses yang harus terus-menerus dilakukan apa lagi dengan melibatkan masyarakat, harus ada respons yang cepat. Dalam setiap kementerian/lembaga, ditugasi untuk membuat unit-unit Saber Pungli. Pejabatnya adalah pejabat fungsional yang berkecimpung dalam hal pengawasan. “

Terkait pengawasan, nantinya akan ada kroscek. Pertama melalui satu inventarisasi titik-titik rawan pungli di seluruh kementerian/lembaga yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dari situ nanti unit-unit Saber Pungli yang akan bergerak.

"Kalau malas misalnya, sudah merasa bersih, ada laporan dari masyarakat, ada kroscek dari sana. Intinya kita coba kepung kegiatan pungli ini dari semua arah, sehingga kita harapkan dalam waktu yang singkat tidak akan muncul lagi,”" jelasnya.

Sejak dibentuk hingga hari ini, Saber Pungli di seluruh Indonesia telah melaksanakan tugasnya melakukan penindakan pungli yang meresahkan masyarakat.