Kemendikbud soal Lolosnya Tanoto-Sampoerna: Pakai Dana Mandiri dan Pendamping

Mendikbud Nadiem Makarim di Graha Utama, kantor Kemendikbud. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Kemendikbud diprotes banyak pihak karena meloloskan Tanoto dan Sampoerna Foundation ke dalam 156 ormas Program Organisasi Penggerak. Ke-156 ormas tersebut akan mendapat hibah masing-masing senilai Rp 1 miliar hingga Rp 20 miliar untuk memperkuat pelatihan pendidikan.

Kemendikbud memastikan Tanoto dan Sampoerna tidak mendapatkan dana hibah murni. Setidaknya ada tiga skema pembiayaan yang dilakukan, yakni murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund).

Matching fund merupakan bantuan dana yang diberikan oleh salah satu pihak untuk melengkapi atau memperkuat sebuah program. Dalam Program Organisasi Penggerak, para peserta melipatgandakan bantuan dana dari plafon yang selama ini telah ditetapkan pemerintah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Iwan Syahril. Foto: GTK Kemdikbud

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril, menjelaskan, pembiayaan POP dapat dilakukan secara mandiri atau berbarengan dengan anggaran yang diberikan pemerintah.

“Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan,” kata Iwan di Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (23/7).

Meski begitu, Kemendikbud mengaku tetap mengukur keberhasilan program melalui asesmen dengan tiga instrumen. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (SD/SMP). Kedua, instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak (PAUD). Ketiga, pengukuran peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah.

Iwan memastikan, proses seleksi yayasan atau organisasi yang memilih skema pembiayaan mandiri dan matching fund dilakukan dengan kriteria yang sama dengan para peserta lain yang menerima anggaran negara.

“Dengan menggandeng organisasi atau yayasan yang fokus di bidang pendidikan, Kemendikbud ingin meningkatkan kontribusi finansial di bidang yang menyentuh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Iwan.

Direktur Komunikasi Tanoto Foundation, Haviez Gautama, memastikan perusahaan mereka bukan CSR dan menggunakan pembiayaan mandiri dengan nilai investasi Rp 50 miliar. Tanoto Foundation memiliki Program Pintar Penggerak yang diajukan dalam POP.

“Salah satu misi Tanoto Foundation bekerja sama dengan pemerintah melalui POP Kemendikbud adalah mendorong percepatan peringkat global pendidikan Indonesia. Saat ini, peringkat pendidikan Indonesia masih rendah. Berdasarkan skor PISA, dari 72 negara, Indonesia berada di ranking tiga terbawah,” kata Haviez.

Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, Ari Widowati, menambahkan, dalam proses pendaftaran organisasi penggerak, Tanoto Foundation memasukkan pilihan pendanaan secara mandiri. Sehingga, mereka tidak menerima bantuan dana dari pemerintah dalam menjalankan program.

Sejak 16 April 2020, Tanoto menjamin tidak ada komunikasi dengan Kemendikbud, kecuali melalui platform tanya jawab POP. Selain itu, mereka dihubungi secara blind review oleh evaluator, sehingga pewawancara tidak mengetahui asal organisasi.

“Semua dilakukan dengan prosedur yang ketat,” kata Ari.

Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Sampoerna juga memastikan mereka bukan program CSR dan menggunakan skema matching fund dengan nilai hampir Rp 70 miliar untuk program peningkatan kualitas guru dan ekosistem pendidikan. Sementara dana Rp 90 miliar digunakan untuk mendukung program peningkatan akses pendidikan.

“Ini bukan CSR. Kami adalah yayasan yang fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kami memilih skema partnership dengan berbagai pihak sebagai wujud komitmen kolaborasi dalam memajukan pendidikan nasional,” kata Head of Marketing and Communications Yayasan Putera Sampoerna, Ria Sutrisno.

Sebagai informasi, Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan 156 organisasi terpilih. Organisasi yang terpilih dibagi menjadi kategori III yakni Gajah, Macan dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar per tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun.

Tanoto dan Sampoerna lolos dalam kategori Gajah.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona