Panas Munas dan Ancaman Golkar Jadi Partai Dinosaurus

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) saat menghadiri pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Kemesraan Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo di forum paripurna MPR pada Kamis (3/10), hanya jadi cerita lalu di Golkar. Salam komando sebagaimana foto di atas, tak memadamkan api peperangan keduanya menghadapi Munas Desember 2019.

Adalah para pendukung yang mengungkap Bamsoet ternyata tetap maju di Munas, meski telah mendapat kursi Ketua MPR. Salah satu pendukung Bamsoet, Darul Sika, menyebut memang ada kesepakatan sebelumnya Bamsoet akan mendukung Airlangga di Munas, tapi kesepakatan itu batal.

Mereka mengklaim ada dukungan yang kuat dari berbagai daerah yang membuat Bamsoet harus tetap maju dan memimpin Golkar 5 tahun mendatang.

"Pak Bamsoet dipastikan maju sebagai calon ketua umum dalam Munas Partai Golkar yang akan datang. Saya sudah beberapa kali mengonfirmasi hal tersebut kepada beliau," ujar Darul Sika yang menjabat Wakil Korbid Kepartaian DPP Golkar, kepada kumparan, Minggu (3/11).

Manuver Bamsoet membuat Airlangga putar otak. Rapat-rapat persiapan Munas yang digelar Airlangga akhirnya tak melibatkan para pengurus yang diduga dicurigai mendukung Bamsoet.

Termasuk sekelas Koordinator Bidang Kepartaian, Ibnu Munzir, yang seharusnya paling sibuk mengurus Munas, tak dilibatkan Airlangga dkk. Buntutnya, Ibnu --yang mengaku netral di Munas-- mundur dari grup WA DPP Golkar.

"Ini rencana dibuat oleh tim intinya Airlangga Hartarto. Harusnya yang menyusun adalah Korbid Kepartaian Ibnu Munzir. Sekarang Ibnu marah, karena tidak tahu sama sekali," kata Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo, yang juga tak dilibatkan DPP, Jumat (1/11).

Terancam Jadi Partai Dinosaurus

Situasi memanas jelang Munas yang disebut Wasekjen Golkar, Maman Abdurrahman, mirip arena sambung ayam ini, dikhawatirkan tak akan mengubah nasib partai 5 tahun mendatang.

Entah Airlangga Hartarto atau Bambang Soesatyo punya peluang sama menjadi ketum yang hanya melanjutkan tren menurunya capaian partai di Pemilu.

Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, suara partai beringin itu cenderung menurun, baik secara nasional maupun perolehan kursinya di DPR. Berikut datanya:

Pileg 2004: 24.480.757 suara dan 128 kursi

Pileg 2009: 15.037.757 suara dan 107 kursi

Pileg 2014: 18.432.312 suara dan 91 kursi

Pileg 2019: 17.229.789 suara dan 85 kursi

Capaian terakhir 85 kursi di Pemilu 2019, dinilai bukan hasil yang menarik dibahas. Karena saat yang sama, NasDem bisa menambah dari 35 kursi menjadi 59 kursi di 2019. Begitu juga PDIP dari 109 menjadi 128 kursi, atau PKS dari 40 menjadi 50 kursi di 2019.

"Kalau begini terus, 2024 Partai Golkar berpotensi jadi partai dinosaurus," ucap politikus senior Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, Minggu (10/4).

Dinosaurus Mukawaryu atau Kamuysaurus japonicus. Foto: Hokkaido University

Agun --yang mengklaim belum menentukan pilihan-- mengkhawatirkan Munas pada bulan Desember ini tak beda jauh dengan Munas sebelumnya yang menyisakan masalah. Preseden paling wajar adalah muncul partai baru.

Namun, kali ini anggota DPR 6 periode itu, menilai dampaknya bukan partai baru, tapi kader-kader akan banyak yang hengkang dari Golkar pindah ke partai lain.

"Saya yakin orang hengkang dari Golkar besar. Bisa ke Gerindra, bisa ke NasDem, bisa ke Demokrat, bisa ke PDIP, atau mungkin ke PKS atau PKB, atau partai baru punya Fahri Hamzah, Garbi," ucap Agun.

Penyebabnya bukan saja kegagalan Airlangga atau Bamsoet mengelola konflik di Munas, tapi karena ada intervensi kekuasaan yang jamak dialami Golkar dari Munas ke Munas. Intervensi itu melahirkan faksi-faksi.

Karena itu, dengan seabrek masalah yang menghantui Golkar di Munas, Agun menantang kedua calon agar mengundurkan diri dari jabatan masing-masing jika terpilih, yaitu Menko Perekonomian atau Ketua MPR.

Ketua MPR terpilih periode 2019-2024 Bambang Soesatyo berjabat tangan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Yang terbaik melepaskan jabatan-jabatan kenegaraan. Ketum partai fokus. Maukah Bambang Soesatyo? Maukah Airlangga Hartarto? Syaratnya itu," ucap politikus asal Jabar itu.

Apakah berani melepas jabatan?

"Loh tergantung Presiden. Kan dia dapat itu kan dari Presiden. Bamsoet mendapatkan Ketua MPR bukan dari Golkar. Presiden merasa nyaman dengan Bamsoet. Nah, Golkar rekomendasikan. Terus Bamsoet bekerja," kata Ketua DPP Golkar, Junaidi Elvis, pendukung Bamsoet, kepada kumparan, Senin (4/11). Sementara Airlangga atau pendukungnya belum berkomentar.