Pemohon SIKM Harus Jujur soal Kesehatannya Karena Ada Pemeriksaan Acak

Petugas memeriksa surat kelengkapan syarat masuk wilayah Jabodetabek di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, Rabu (27/5). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) wilayah DKI Jakarta memerlukan sejumlah dokumen persyaratan yang harus disiapkan pemohon. Salah satunya yaitu Surat Pernyataan Sehat bermaterai, berupa kolom-kolom terkait kesehatan yang diisi sendiri oleh pemohon.

Meski sifatnya pernyataan pribadi, bukan pernyataan dokter, pemohon harus mengisi Surat Pernyataan Sehat itu secara jujur. Pasalnya, ada ancaman hukum jika ketahuan memalsukannya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan acak terhadap para pengguna SIKM. Sehingga, mereka yang coba-coba memalsukan dokumen itu akan ketahuan.

“Tetap akan dilakukan bahwa pengecekan random berdasarkan data yang kami punyai, kalau ada yang dicurigai kita akan melakukan random cek. Tentunya petugas lapangan juga cek,” ungkap Benni di Graha BNPB, Kamis (28/5).

Benni menyebutkan, pengguna SIKM juga harus bersedia dikarantina jika ternyata nantinya dalam pengecekan oleh petugas, kedapatan dalam keadaan sakit.

Terlepas dari itu, Benni berharap masyarakat jujur dalam mengisi poin-poin asesmen soal kesehatannya. Di samping itu, juga ada tanggungjawab bagi pemberi jaminan bagi pemohon SIKM, untuk memastikan si pemohon benar-benar sehat.

Petugas memeriksa surat kelengkapan syarat masuk wilayah Jabodetabek di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, Rabu (27/5). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

“Kita percaya, tadi, semua orang jujur. Ada form pernyataan-pernyataan terkait kesehatan. Kedua, orang yang menjamin kita asumsikan dia mengetahui orang ini dengan pasti. Jadi dia d kantor, tapi curiga dia OTG, maka sebaiknya tidak diberi jaminan,” tuturnya.

SIKM adalah akses keluar masuk Jakarta bagi masyarakat yang bekerja/bertugas di 11 sektor yang dikecualikan atau dibolehkan beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

SIKM diperlukan bila cakupan mobilitas pekerja itu adalah melewati batas wilayah Jabodetabek. Sementara untuk yang melakukan mobilisasi di wilayah Jabodetabek, tidak diharuskan memiliki SIKM.

******

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona