Sambut Arahan Jokowi, Heru Budi Bakal Terapkan Hybrid Working di DKI September

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Puskesmas Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (23/5). Foto: Haya Syahira/kumparan

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memastikan arahan Presiden Jokowi terkait hybrid working akan segera diterapkan di ibu kota.

Jokowi mendorong work from home (WFH) dapat diterapkan sebagian pekerja untuk mengatasi polusi udara Jakarta.

Menurut Heru, hybrid working ditargetkan berlaku bagi pegawai Pemprov DKI mulai September mendatang.

"Ini sebentar lagi (diterapkan), sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai rapat terbatas terkait polusi udara, Senin (14/8).

"Kalau saya di Pemda sifatnya wajib, di bawah saya," imbuh dia.

Sejumlah kendaraan bermotor mengalami kepadatan di salah satu ruas jalan di kawasan Cawang, Jakarta, Senin (14/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Aturan ini adalah keputusannya sebagai Pj Gubernur kepada lingkungan pemprov. Heru berharap swasta hingga kementerian dan lembaga lain bisa menerapkan hal yang sama dengan kebijakan masing-masing.

"Kalau jamnya memang masyarakat atau pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak, pelayanan perencanaan, lain-lain, mungkin work from home, ya," ujar dia.

"Kalau kami sudah atur. Jadi mudah-mudahan K/L lain juga bisa melakukan hal itu. Swasta tadi hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kayak (saat) COVID aja," tambahnya.

Ia mengatakan terkait imbauan kepada swasta untuk WFH masih dibahas. Selagi itu, Heru mempersilakan apabila ada pihak swasta yang menolak imbauan untuk WFH.

"Swasta saya tidak bisa menetapkan, tapi mengimbau. Tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya akan dibahas juga. (Dengan pengusaha) kami kan sudah (bertemu), waktu di (hotel) Borobudur sudah. Ya silakan saja mereka menerapkan 50%- 50%," jelasnya.

"Sebagian katanya sudah ada yang jalan, sebagian karena bentuk usaha yang nggak bisa, ya silakan. Kembali ke mereka. (Aturan swasta) nanti setelah rapat dengan presiden," pungkas dia.

Untuk jangka pendek, Jokowi meminta kementerian dan lembaga secepatnya melakukan langkah intervensi, demi meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek jadi lebih baik.

Jokowi meminta agar ruang terbuka hijau semakin diperbanyak hingga penerapan rekayasa cuaca. Ia juga meminta agar perkantoran bisa mendorong konsep hybrid working.