Siswa di Bantul Kena Bully: Belum Lunasi Uang Masuk Sekolah; Dilarang Ikut Ujian
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarLima siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan, Kabupaten Bantul, mendapat perundungan (bullying) dari teman-temah sekolahnya karena belum melunasi uang masuk sekolah sehingga tidak bisa melaksanakan ujian. Mereka diketahui belum melunasi pembayaran dari data yang disebar pihak sekolah ke grup wali murid.
Perlakuan pihak sekolah itu membuat siswa dan orang tua putus asa hingga malu. Salah satu orang tua siswa, Risyanto (42), mengatakan anaknya, F, diledek teman-temannya karena belum melunasi tunggakan tersebut.
"Jadi anak saya juga takutnya kalau masuk juga dibegitukan (di-bully)," papar Risyanto ditemui di depan SMP Muhammadiyah Banguntapan, Bantul, Jumat (10/6).
Bahkan kini sang anak meminta kepadanya untuk pindah sekolah. "Sudah pada tahu semua. Ini anaknya takut atau gimana, 'Pak mbok pindah sekolah saja' seperti itu bilangnya," bebernya.
Dilarang Ikut Ujian
Salah satu orang tua siswa, Risyanto (42), mengatakan bahwa biaya masuk sekolah anaknya ini mencapai sekitar Rp 4,6 juta. Dari jumlah itu, dia mengakui memang ada kekurangan yang belum dibayarkan.
"Rp 4,6 juta kalau enggak salah. Kalau saya kemarin itu ini tinggal kurang 800 ribu. Belum (bisa ikut ujian). Saya tadi sudah bayar juga belum dikasih kartu," kata Risyanto ditemui di SMP Muhammadiyah Banguntapan bersama pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY), Jumat (10/6).
Lantaran ada kekurangan bayar, sang anak yang duduk di bangku kelas 7B tidak boleh mengikuti simulasi ujian pada hari Senin (6/6). Lalu pada hari Selasa lalu (7/6) sang anak juga tidak diperbolehkan ujian.
Bupati Bantul Angkat Bicara
Kasus di SMP Muhammadiyah Banguntapan, Kabupaten Bantul, itu mendapat perhatian dari Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Menurutnya larangan ikut ujian karena siswa belum melunasi uang masuk sekolah tidak boleh terjadi.
"Ini sudah kita fasilitasi agar anak itu tetap harus bisa mengikuti ujian. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolahan ini mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi di Kabupaten Bantul," kata Halim kepada wartawan di Bantul, Jumat (10/6).
Halim menjelaskan bahwa hak pendidikan anak harus tetap diberikan apa pun kondisi ekonomi orang tuanya. Dia pun mengimbau kepada sekolah negeri dan swasta untuk tidak pandang bulu memberikan hak pendidikan.
"Yang tidak mampu itu kan orang tuanya, sementara anak-anak ini menurut UUD memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang wajar yang layak," katanya.