Tak Ada Pasal Pencucian Uang di Dakwaan Ahyudin Cs di Kasus ACT, ini Kata Polisi

Sidang dugaan penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan terdakwa eks President ACT, Ahyudin, di Penjara Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11). Foto: Hedi/kumparan

Bareskrim Polri mengungkap alasan tak adanya pasal dugaan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan Ahyudin cs di kasus penyelewengan dana donasi yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Andri Sudarmadji mengatakan, penyidikan dugaan pencucian uang dalam perkara itu dilakukan secara terpisah.

"Untuk TPPU sesuai petunjuk jaksa agar dilakukan proses penyidikan terpisah dari perkara tindak pidana awal," kata Andri saat dikonfirmasi, Rabu (16/11).

Petunjuk dari jaksa penuntut umum mengenai pemisahan penyidikan dugaan pencucian uang itu diberikan saat pemeriksaan kelengkapan berkas perkara. Sehingga saat ini penyidik masih menelusuri aliran dana dan aset dari para petinggi ACT itu.

Kantor ACT di Kota Bandung ditutup. Foto: Dok. Ulfah Salsabilah

"Jadi bukan tidak ada Pasal TPPU, tetapi sesuai petunjuk jaksa, proses sidik TPPU terpisah dari tindak pidana asalnya," jelas Andri.

Kasus dugaan penyelewengan dana ACT itu kini telah memasuki tahap persidangan. Namun, dari empat tersangka baru tiga orang yang disidangkan.

Mereka ialah, eks Presiden ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; dan Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT, Heriyana Hermain.

Sedangkan, untuk satu orang lainnya yakni, Novariyadi Imam Akbari selaku Ketua Dewan Pembina ACT, masih menunggu berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa.

Di proses persidangan, ketiga petinggi ACT itu didakwa Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka didakwa menyelewengkan dana donasi sebesar Rp117,98 miliar yang seharusnya diberikan kepada korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.