Yusril soal Hasto Ditahan KPK saat Masih Ajukan Praperadilan: Boleh Saja

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko KumHam Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengomentari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Bagi dia, memang KPK berwenang menahan Hasto meski tengah berupaya mengajukan lagi praperadilan.

"Ya, boleh kan. Jadi terhadap keputusan KPK melakukan, kalau orang ditahan mungkin belum ada preseden yang bisa praperadilan ya. Tapi kalau orang ditetapkan sebagai tersangka itu bisa diajukan praperadilan apabila kita berpendapat bahwa dua bukti permulaan yang cukup itu tidak dipenuhi. Jadi belum masuk ke materinya," jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).

KPK menahan Hasto Kristiyanto. Sekjen PDIP itu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka, Kamis (20/2).

Hasto terlihat menyelesaikan pemeriksaan pada sekitar pukul 18.08 WIB. Dia sudah memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye dan borgol.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan usai ditahan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Adapun Hasto dijerat sebagai tersangka KPK dalam dua perkara, yakni dugaan suap komisioner KPU RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Hasto sempat mengajukan praperadilan atas status tersangkanya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto tidak menerima permohonan tersebut. Sebab dinilai tidak memenuhi unsur formil.

"Kalau orang itu tidak puas, dia ditahan. Misalnya kalau mau mengajukan gugatan praperadilan, kita lihat aja. Kita lihat apa nanti di putusan hakim. Walaupun memang tidak ada hukum yang mengatur, tapi terobosan-terobosan hukum untuk membela kepentingan seseorang, demi adanya hukum yang adil, menurut saya bisa saja dilakukan," tutur Yusril.