Jangan Kerahkan Jawara, Ulama atau Kader Partai ke TPS
PerbesarPilgub DKI Jakarta rasa Pilpres, semua orang seperti punya kepentingan dengan Jakarta. Paling mengkhawatirkan adalah adanya pengerahan massa untuk mengamankan TPS saat pencoblosan hari Rabu, 9 April 2017.
Salah satunya adalah para jawara dan pengacara yang dikumpulkan senator asal Jakarta, Fahira Idris. Pendukung Anies-Sandi ini serius mengumpulkan jawara, yaitu mereka yang pandai bersilat.
PerbesarSaat dikenalkan ke Anies-Sandi pada 25 Februari lalu, Fahira mengklaim sudah ada 250 jawara dan 300 pengacara yang mendaftar dalam Bang Japra. Salah satu tujuannya adalah melawan intimidasi terhadap pemilih.
PerbesarBaca juga: Fahira Idris Kenalkan Komunitas Jawara ke Anies-Sandi
Jawara di TPS tak hanya disiapkan oleh pendukung Anies-Sandi, tapi pendukung Ahok-Djarot juga punya. Mereka adalah para pesilat Beksi Betawi.
Baca juga: Jawara Beksi Siap Amankan Suara Ahok-Djarot di TPS
PerbesarLalu bagaimana jadinya jika dua jawara beda kubu bertemu di satu TPS?
Selain jawara, ada yang lebih besar yaitu pengerahan massa dari luar Jakarta dalam 'Tamasya Al-Maidah'. Mengusung semangat 'Aksi Bela Islam', mereka ingin menempatkan setiap orang di tiap TPS untuk memastikan umat Islam menggunakan hak pilihnya.
Baca juga: Tamasya Al-Maidah Digelar untuk Pengamanan TPS Rawan
PerbesarHingga Jumat (14/3), panitia mengklaim sudah ada 1,3 juta orang yang mendaftar untuk mengamankan TPS di Jakarta.
Baca juga:
Tamasya Al-Maidah: 1,3 Juta Jemaah Akan Banjiri TPS di DKI
Djarot: Tamasya Al-Maidah Merendahkan Aparat
Selain jawara, pengacara, dan ulama, masing-masing partai politik juga mengerahkan pengurus hingga kadernya untuk memastikan pasangan calon yang diusung menang dalam pencoblosan Rabu (19/4) lusa.
PerbesarBaca juga:
PKS Kerahkan Kader di Banten dan Jabar Menangkan Anies
PDIP Minta Seluruh Pengurus se-Indonesia Datang ke DKI Menangkan Ahok
Gerindra Kerahkan Pengurus se-Indonesia untuk Menangkan Anies-Sandi
PerbesarKetua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan semua pihak punya tanggung jawab untuk menjaga suasana TPS kondusif, dan bebas intimidasi atau tekanan terhadap pemilih dan penyelenggara. Soal pengerahan massa, KPU sudah berkoordinasi dengan kepolisian.
"KPU berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjaga suasana yang kondusif itu. Polisi akan melakukan pengamanan di TPS di-back up TNI," ujar Sumarno kepada kumparan (kumparan.com), Senin (17/4).
Koordinasi itu melahirkan maklumat bersama yang melarang adanya mobilisasi massa ke TPS.
PerbesarBaca juga:
Polda, KPU dan Bawaslu Larang Mobilisasi Massa ke TPS
Pengerahan Massa ke TPS Bisa Intimidasi Pemilih
Sementara anggota Bawaslu DKI, Jufri, mengatakan bahwa pihaknya tak bisa melarang orang datang ke TPS. Namun tidak semua orang bisa masuk TPS. Hanya petugas KPU (KPPS), Panwaslu, saksi timses, dan pemilih.
"Di dalam ring TPS hanya petugas KPPS, saksi, dan orang yang memilih. Mereka yang sudah memilih juga harus keluar kalau sudah selesai," ucap Jufri.
"Kalau ada yang ke TPS ya sah-sah saja kalau hanya memantau, tapi jangan lakukan intimidasi. Kalau Tamasya Al-Maidah atau kader partai dari luar Jakarta ke TPS, untuk apa? Kalau dalam rangka studi banding boleh saja, tapi kalau ada intimidasi atau menak-nakuti pemilih, harus ada tindakan dari keamanan," tegasnya.