Pemangkasan Anggaran dan Masa Depan Penanggulangan Bencana di Indonesia

Badan Anggaran DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan beberapa Menko. Foto: DPR RI

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN 2025. Meskipun langkah ini dilakukan untuk efisiensi dan pengalihan dana ke program lain, seperti makanan bergizi gratis, pemotongan anggaran ini memunculkan kekhawatiran, terutama dalam sektor penanggulangan bencana. Instansi vital seperti BNPB, BMKG, dan Basarnas terkena dampak langsung, yang dapat melemahkan kapasitas deteksi, mitigasi, dan respons bencana.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Penanggulangan Bencana

Pemangkasan anggaran ini akan berkonsekuensi langsung terhadap:

Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Berkurangnya program edukasi, pelatihan kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Infrastruktur mitigasi seperti tanggul, sistem drainase, dan zona evakuasi berisiko tertunda pembangunannya.

Deteksi dan Peringatan Dini

Keterbatasan anggaran dapat menghambat pemeliharaan dan modernisasi alat pemantauan gempa, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem.

Tanpa sistem peringatan dini yang andal, waktu respons terhadap ancaman bencana akan semakin berkurang.

Respons dan Pemulihan Pascabencana

Pengurangan sumber daya untuk tim SAR, logistik tanggap darurat, dan bantuan kemanusiaan.

Meningkatnya risiko keterlambatan bantuan yang bisa memperparah dampak bencana terhadap masyarakat.

Sebelum pemotongan ini pun, anggaran penanggulangan bencana sudah jauh dari ideal. Padahal, investasi dalam pencegahan dan mitigasi dapat menghemat biaya respons dan pemulihan pascabencana. Jika pemerintah terus memangkas anggaran ini, maka konsekuensinya adalah peningkatan biaya di masa depan, baik dalam bentuk kerugian ekonomi, dampak sosial, maupun korban jiwa.

Ketidakmerataan Pemangkasan Anggaran: Hal yang Tidak Tersentuh

Menariknya, tidak semua kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran. Beberapa instansi yang terpengaruh minim pada anggarannya antara lain:

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa sektor penanggulangan bencana—yang bersentuhan langsung dengan perlindungan masyarakat—dipangkas, sementara lembaga atau instansi lain tetap tidak terusik anggarannya? Jika alasan pemotongan anggaran adalah efisiensi, maka kebijakan ini seharusnya berlaku merata dan dilakukan dengan kajian yang transparan dan berbasis bukti.

Realitas Politik: Penanggulangan Bencana Bukan Prioritas Pemerintah

Pemangkasan anggaran ini bukan semata-mata masalah efisiensi, tetapi juga mencerminkan rendahnya prioritas pemerintah dalam membangun ketangguhan bencana. Posisi tawar BNPB, BMKG, dan Basarnas dalam kebijakan anggaran sangat lemah dibandingkan sektor lain yang lebih dominan dalam pembuatan keputusan politik.

Jika kita realistis, pemangkasan anggaran ini tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dalam memastikan sistem penanggulangan bencana tetap berjalan secara efektif. Diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mengisi kekosongan ini.

Saatnya Semua Pihak Bersatu: LSM, Swasta, Akademisi, dan Filantropi Harus Bergerak

Dalam kondisi seperti ini, kita perlu melihat ke depan dan mencari solusi konkret. Pemerintah mungkin tidak akan mengubah keputusannya dalam waktu dekat, sehingga LSM, lembaga filantropi, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat harus bersatu untuk:

✅ Menjaga efektivitas program penanggulangan bencana meskipun anggaran berkurang.

✅ Menghapus program yang boros dan tidak berdampak langsung, serta mengalihkan sumber daya ke kegiatan utama yang benar-benar melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

✅ Mendorong skema pendanaan alternatif, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan filantropi untuk mendukung proyek-proyek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

✅ Mengawal transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana yang tersedia, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau alokasi yang tidak efektif.

Tanpa strategi yang jelas, pemangkasan anggaran ini berisiko memperlemah kapasitas bangsa dalam menghadapi bencana di masa depan. Namun, jika sektor non-pemerintah dapat menyatukan kekuatan dan memastikan upaya mitigasi tetap berjalan, maka kita masih bisa mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini.

Keputusan Politik vs Membangun Ketangguhan

Pemangkasan anggaran untuk sektor penanggulangan bencana adalah keputusan politik yang tidak terhindarkan, dan hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan bencana bukanlah prioritas utama pemerintah saat ini. Oleh karena itu, alih-alih hanya mengkritik, kita harus mencari solusi untuk memastikan sistem penanggulangan bencana tetap berjalan dengan baik.

Kini saatnya semua pihak bergerak bersama untuk memastikan bahwa program dan upaya penanggulangan bencana tetap efektif, efisien, dan akuntabel. Jika tidak, kita harus bersiap menghadapi risiko yang jauh lebih besar di masa depan—baik dari segi ekonomi maupun korban jiwa.

Saatnya bertindak, bukan hanya menunggu.