KPK Yakin Hasto Kooperatif Usai Praperadilan Tak Diterima

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK meyakini, usai praperadilan diputus Hasto akan tetap bersikap kooperatif.

"Meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut ya," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Kamis (13/2).

Tessa mengatakan, sikap kooperatif Hasto telah ditunjukkan dalam beberapa hal, salah satunya dengan mengajukan gugatan praperadilan tersebut. Di mana, perlawanan yang dilakukan Hasto masih bersifat konstitusional.

"Dengan begini kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan memiliki pandangan secara hukum untuk menghadapi prosesnya sehingga sampai dengan saat ini penyidik masih menilai bahwa saudara HK akan dapat menghadapi bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya," ujar dia.

Saat disinggung soal kapan Hasto akan kembali diperiksa, Tessa hanya menjawab diplomatis.

"Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka nanti ya," tuturnya.

Gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak diterima oleh majelis hakim tunggal PN Jakarta Selatan. Hakim bahkan tidak mempertimbangkan pokok permohonan Hasto.

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Djuyamto, menyatakan tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan Hasto. Sebab, gugatan tersebut kandas dari sisi formil.

Hakim Djuyamto mengabulkan eksepsi pihak termohon dalam hal ini KPK. Eksepsi yang dikabulkan yakni soal permohonan praperadilan yang dinilai tidak memenuhi syarat formil.

Djuyamto mengatakan, setelah mempelajari dan mencermati permohonan Hasto dan jawaban KPK, penetapan tersangka didasari atas dua surat perintah penyidikan.

Hasto yang berstatus tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, disebut seharusnya mengajukan permohonan dalam dua gugatan.