Rangkum 1 April 2019: Edisi Sepekan, OTT KPK, Tak Lapor Harta ke KPK

Ihwal ungkapan kekecewaan kedua capres terkait tudingan kampanye hitam, menjadi pembuka Rangkum edisi ini. Berikut selengkapnya.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti Debat Ke IV Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu, (30/3). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Dalam Debat Keempat Pemilihan Presiden 2019, Jokowi dan Prabowo sama-sama mengeluhkan soal kampanye hitam. Di segmen kedua debat, Prabowo sempat curhat jika ada pendukung Jokowi yang menuduh dirinya pro khilafah. Sedangkan Jokowi mengatakan jika selama 4,5 tahun dirinya juga dituduh sebagai PKI.

Menanggapi pernyataan kedua kandidat, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta agar segala fitnah dan kampanye hitam segera dihentikan. “Fitnah dan ujaran kebencian yang ditujukan ke pribadi Jokowi maupun Prabowo sama artinya dengan merendahkan martabat bangsa Indonesia,” ujarnya.

Baca: Kala Jokowi dan Prabowo Keluhkan soal Kampanye Hitam

Tersangka kasus suap pupuk, Bowo Sidik Pangarso usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VI, Bowo Sidik Pangarso, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap pengiriman pupuk pada Rabu (27/3). Calon Anggota Legislatif Golkar dapil Jawa Tengah II itu ditangkap bersama sembilan orang lainnya di Apartemen Belleza Permata Hijau.

Dari OTT tersebut, KPK menyita uang Rp 8 miliar yang diberikan oleh Marketing Manager Humpuss, Asty Winasti, melalui Indung yang merupakan pegawai PT Inersia. Uang tersebut diduga digunakan Bowo untuk ‘serangan fajar’ pada 17 April mendatang. Setelah sehari OTT, Bowo, Asty Winasti, dan Indung, ditetapkan sebagai tersangka.

Baca: Anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso, Dicokok KPK dalam OTT

Joni Widarsono, Anggota Komisi III DPRD Sumenep.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur, Joni Widarsono, menemukan adanya transfer ‘dana siluman’ senilai Rp 63 miliar ke dalam Rencana Kerja Anggaran-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA-APBD) Kabupaten Sumenep 2019. Meskipun dana tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, Joni tetap meminta agar dana tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep.

“Soal konsekuensi hukum itu, saya kira sudah menyalahi aturan," ujar Joni, Selasa (26/3).

Baca: Misteri Dana ‘Siluman’ Rp 63 Miliar ke APBD Sumenep

Kompleks Asrama Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, di Banda Aceh yang mangkrak. Foto: Dok. Istimewa

Proyek Pembangunan gedung Asrama Haji senilai Rp 10 miliar di Kompleks Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh mangkrak sejak 2013. Tak ada yang mengetahui penyebab pasti terhentinya proyek pembangunan gedung Asrama Haji berlantai tiga itu.

“Apakah itu nanti dilanjutkan atau dihentikan. Kita menunggu pihak terkait itu seperti apa, karena keputusan yang layak untuk memutuskan adalah PU,” ujar Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi, Senin (25/3).

Baca: Proyek Asrama Haji Rp 10 Miliar di Aceh Mangkrak

Seorang guru honorer SMP Negeri 3 Waigete sedang mengajar Mata Pelajaran Agama Katolik kepada murid kelas 7. Foto: Mario WP Sina/florespedia

Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan dalam dunia pendidikan yang membikin miris. Mulai dari rendahnya upah guru honorer hingga fasilitas yang tak memadai. Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waigete, di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, para guru honorer hanya digaji Rp 85-125 ribu setiap bulan. Lain lagi di SMP Negeri 13 Raja Ampat, di sana para siswa terpaksa belajar di musala dan ruang guru lantaran sebagian ruang kelasnya rusak.

Bangunan sekolah di Raja Ampat yang rusak berat. Foto: David/Balleo News

Sementara, di Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, para siswa terpaksa belajar di halaman sekolah lantaran sekolahnya disegel oleh pemilik sekolah. Alasannya, mereka tak terima kepala sekolah yang merupakan keluarganya itu dimutasi.

Baca: Miris Dunia Pendidikan Indonesia

Rangkum Minggu, 31 Maret 2019

Suasana hari terakhir pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (31/3). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Sebanyak 283 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tercatat belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hari terakhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Minggu (31/3). Padahal, data kepatuhan ini penting dijadikan rujukan bagi masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

“Kalau yang masih rendah, menurut data kami, DPR. DPR pusat ini (persentase kepatuhan) masih 49,1 persen,” ungkap Isnaini di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/3).

Baca: 283 Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Karyono (tengah), warga Banyumas yang hilang selama 12 tahun dan ditemukan hilang ingatan di Telaga Ranjeng. Foto: gbr.

Karyono (31), membuat geger masyarakat Jawa Tengah. Warga Gerumbul Karangalang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang sempat hilang selama 12 tahun ini, ditemukan dalam keadaan hidup. Ia ditemukan oleh kakak sepupunya, Aris, di daerah Telaga Ranjeng, Pandansari, Paguyangan, Kabupaten Brebes dalam kondisi hilang ingatan.

“Alhamdullilah kondisi fisiknya utuh, tetapi secara komunikasi belum (nyambung),” kata Aris di rumahnya, Minggu (31/3).

Baca: Kisah Karyono, Warga Banyumas yang Ditemukan Setelah Hilang 12 Tahun

Polresta Denpasar kembali mengumbar sebanyak 20 tersangka kasus narkoba di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Minggu (31/3). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Sebanyak 20 tersangka narkoba di Denpasar dipertontonkan oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar di area car free day (CFD) di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Minggu (31/3). Para tersangka yang kompak menggunakan rompi oranye dan borgol langsung menyedot perhatian publik.

“Ini semua pelaku yang melakukan kegiatan tindak pidana di wilayah hukum Denpasar. Sebanyak 16 kasus dengan tersangka 20 orang sebagai bandar dan kurir narkoba. Tersangka ini berasal dari Pulau Jawa 11 orang, Sumatera Utara 3 orang dan Pulau Bali 6 orang," kata Kapolresta Denpasar, Kombes Ruddi Setiawan.

Baca: 20 Tersangka Narkoba Dipajang di CFD Denpasar

--------------

Ikuti terus Rangkum edisi lainnya di sini.