Perpustakaan, Literasi Baru, dan Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Di tengah pesatnya arus digitalisasi, perpustakaan sering dianggap sebagai relik masa lalu. Padahal, jika dikelola secara visioner, perpustakaan justru bisa menjadi episentrum kebangkitan literasi baru—sebuah fondasi krusial menuju Indonesia Emas 2045. Literasi baru yang dimaksud bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi juga mencakup penguasaan digital, sains, data, finansial, dan budaya-kewargaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah menegaskan pentingnya enam dimensi literasi dasar yang meliputi literasi baca-tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya-kewargaan sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Sebagaimana ditegaskan oleh UNESCO (2021), perpustakaan modern harus bertransformasi menjadi knowledge hub yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tanpa revolusi peran perpustakaan, upaya menciptakan masyarakat berpengetahuan akan stagnan.

Data Perputakaan Nasional RI (2023) menunjukkan, Indonesia memiliki lebih dari 164 ribu perpustakaan, namun hanya 30% yang aktif dan terintegrasi dengan teknologi. Ini ironis, mengingat perpustakaan seharusnya menjadi garda depan dalam mengurangi kesenjangan literasi digital. Perpustakaan seharusnya memainkan peran dalam rangka meningkatkan literasi bagi masyarakat yang dilayaninya. Menurut David Lankes (2016) dalam The New Librarianship Field Guide, perpustakaan abad ke-21 harus beralih dari gudang buku menjadi pusat pembelajaran komunitas, tempat masyarakat bisa mengakses informasi, mengasah keterampilan digital, bahkan berkontribusi pada produksi pengetahuan. Peran ini dapat diwujudkan ketika perpustakaan dapat menjadi simpul inovasi atau Innovation Hub yang mampu menggabungkan layanan informasi dengan serangkaian workshop fungsional secara terprogram.

Literasi baru juga erat kaitannya dengan semangat kebangkitan nasional. Jika pada 1908 Boedi Oetomo memajukan pendidikan sebagai jalan kemerdekaan, maka di era sekarang, literasi digital dan sains adalah senjata untuk meraih kedaulatan di tengah disrupsi teknologi. Skor PISA 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-66 dari 81 negara dalam literasi sains dan numerasi mempertegas urgensi literasi ini. Seperti dikemukakan John Dewey (1916), pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk "bukan hanya hidup, tetapi hidup dengan pemahaman". Perpustakaan, dalam hal ini, bisa menjadi mitra sekolah dengan menyediakan akses ke sumber belajar mutakhir, seperti jurnal ilmiah terbuka atau simulator sains berbasis augmented reality.

Namun, transformasi perpustakaan memerlukan komitmen politik dan kolaborasi multipihak. Pertama, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi perpustakaan desa melalui Dana Desa, sekaligus melatih pustakawan sebagai fasilitator literasi. Kedua, kerja sama dengan platform digital seperti iPusnas dan Google Scholar harus diperluas agar koleksi perpustakaan bisa diakses di pelosok. Ketiga, gerakan sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai agen perubahan dengam memperluas program perpustakaan menjadi pusat pelatihan UMKM digital perlu digelorakan. Sebagaimana diingatkan Rhenald Kasali (2017), Indonesia membutuhkan disruptive innovation di sektor publik, termasuk perpustakaan.

Menuju 2045, kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai kebangkitan literasi. Perpustakaan bukan lagi sekadar rak buku, melainkan simpul peradaban yang menggerakkan masyarakat dari konsumen informasi menjadi produsen pengetahuan. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, "Semua orang menjadi guru, semua tempat menjadi sekolah." Dalam konteks ini, perpustakaan adalah sekolah yang paling demokratis—tempat lahirnya generasi pembelajar sepanjang hayat. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai ujung tombak literasi baru, Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga memimpin di pentas global.

Selamat Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2025.

Giat Literasi di Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta