Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Khusus dalam rangka HUT ke-81 DPR RI sekaligus penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (1/9).
Dalam sambutannya, Puan mengatakan DPR terus membangun dan menyempurnakan kinerja dalam menjalankan kedaulatan rakyat.
Menurut Puan, kedaulatan rakyat tidak cukup dimaknai sebagai hak untuk memilih dalam pemilu. Kedaulatan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Suara rakyat didengar, aspirasinya diperjuangkan, hak-haknya dilindungi, dan kesejahteraannya menjadi tujuan penyelenggaraan negara,” ujar Puan.
Puan memimpin rapat didampingi 4 Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Lestari Moerdijat.
Puan mengatakan, laporan kinerja tersebut mengusung tema “DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif”.
"Tema ini menegaskan kerja DPR RI yang diarahkan pada hasil dan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Puan dalam rapat.
Dalam laporan tersebut, DPR mencatat telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang sepanjang Tahun Sidang 2025-2026.
Selain itu, DPR telah menggelar 1.377 rapat yang terdiri atas 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan.
DPR juga menerima 9.205 pengaduan masyarakat sejak 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. Ribuan aspirasi tersebut terdiri atas 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 pengaduan melalui website, dan 139 pengaduan melalui alat kelengkapan dewan.
Puan mengatakan, laporan kinerja DPR secara lengkap akan disampaikan kepada seluruh kalangan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga legislatif kepada rakyat.
