Respons Pemerintah soal Bjorka: Khawatir hingga Bentuk Tim Hadapi Hacker
·waktu baca 4 menit
PerbesarSejumlah data pejabat RI dibobol oleh hacker pseudonim Bjorka. Hacker ini menampilkan sejumlah data seperti nama, nomor telepon, pekerjaan, nomor KK, NIK hingga ID vaksin.
Tak cuma satu, Bjorka menampilkan banyak data pejabat. Aksi ini dilakukannya setelah ia belakangan menyebarkan dan menjual 1,3 miliar data registrasi SIM Card, data PLN hingga IndiHome.
Aksi tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, DPR hingga masyarakat. Pemerintah diminta untuk bertindak terkait kebocoran data tersebut.
Bentuk Tim Tanggap Darurat
Presiden Jokowi menggelar rapat di Istana Merdeka pada Senin (121/9) dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas tata kelola data di Indonesia. Rapat itu dihadiri oleh Wapres Ma'ruf Amin, Menkominfo Johnny G Plate, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, usai rapat dengan presiden pihaknya akan segera membentuk tim tanggap darurat dalam mencegah dan menghadapi serangan siber hingga kebocoran data. Tim itu terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri hingga BIN.
"Setelah rapat di istana, kami akan bentuk emergency respons hadapi hacker. Emergency response ini untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Johnny, Senin (12/9).
BSSN Minta Masyarakat Tak Khawatir
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta masyarakat untuk tenang dan tidak perlu khawatir. Sebab sejauh ini serangan hacker tidak ada yang sampai mengganggu sistem elektronik di Indonesia.
"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik, ya. Kalau data-data ini sudah yang seperti [disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate, data umum yang dipublish]," kata Hinsa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).
Khawatirkan Data Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia khawatir keamanan data pribadi terkait Pemilu juga terancam serangan hacker seperti Bjorka. Maka itu Komisi II yang membidangi pemilu akan menggelar rapat khusus dengan KPU, BSSN, hingga Kemenkominfo.
"Kami tadi sepakat, kami minta ke KPU untuk selalu memperbaharui sistem proteksi terhadap data-data yang dimiliki itu. Kedua, kami nanti akan mengagendakan khusus terkait soal itu. Terutama pengamanan data kependudukan yang ada di KPU," kata Doli kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (12/9).
"Mungkin dalam waktu dekat kami akan cari waktu, akan mengundang pihak terkait, seperti BSSN, kemudian Menkominfo, nanti kami akan koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim siber KPU atau Polri mungkin supaya kejadian ini tidak terulang dan tidak mengganggu, terutama untuk proses pemilu," imbuh dia.
Minta KPU Buat Sistem Pengamanan Data
Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Mohamad Muraz mendorong penambahan keamanan data dalam setiap proses Pemilu serentak pada 2024 mendatang. Hal ini sebagai antisipasi kebocoran data yang dilakukan hacker seperti Bjorka.
"Antisipasi agar menimbulkan kepercayaan masyarakat dengan teknologi, Bjorka tidak akan masuk mengubah dan melakukan hacking-nya ke dalam pendataan kita khususnya pemilu," ujar Muraz saat rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri dan DKPP, Senin (12/9).
"Mungkin data pemilih kita bisa di-hack oleh mereka dan dimutakhirkan oleh Bjorka yang berpihak pada satu pihak tertentu. Kita bisa siapkan pengamanannya, perlu kita sikapi ini," tambah Muraz.
Komisi I Nilai Pemerintah Lemah
Di media sosial aksi Bjorka mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai hacker Bjorka banyak dibela karena masyarakat menganggap pemerintah masih lemah dan lambat dalam penanganan pencurian data di internet.
“Ya gini warga membela hacker kenapa? Karena menganggap pemerintah itu lemah lambat dalam penanganan data ini,” ujar Dave kepada kumparan saat dihubungi, Senin (12/9) .
Dave berujar dengan dukungan yang diberikan masyarakat pada hacker yang telah membocorkan data sejumlah pejabat di Tanah Air, harus jadi koreksi dan pembelajaran pemerintah untuk meningkatkan sistem keamanan data.
Komisi I Minta Pemeritah Tak Saling Lempar soal Kebocoran Data
Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi informasi, Christina Aryani, mendesak pemerintah membuat peta jalan keamanan siber di Indonesia. Ia menyesalkan persoalan kebocoran data saat ini justru jadi ajang lempar tanggung jawab antarlembaga.
"Kejadian berulang-ulang ini bukan tidak menjadi perhatian DPR RI. Secara pribadi kami berulang kali mendorong perlunya peta jalan untuk keamanan siber, namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya. Bagi kami adanya roadmap keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia," kata Christina dalam pernyataannya, Senin (12/9).
"Jangan sampai terjadi seperti sekarang. Saling melempar tanggung jawab antarlembaga atau institusi. Kami nilai amat tidak elok. Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut," imbuh dia.
Komisi I Ingatkan Jangan Sampai Indonesia Jadi Bulan-bulanan Hacker
Anggota komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan saat ini Indonesia tengah berada di ambang krisis keamanan siber. Menurutnya lembaga keamanan negara harus bergerak bersama dengan koordinasi yang kuat dari para pemimpinnya untuk mengatasi masalah tersebut.
"Kami tidak mau Indonesia menjadi bulan-bulanan hacker karena akan mencoreng nama baik negara, khususnya pada masa digitalisasi dan menjelang puncak G20 nanti," kata Rizki, Senin (12/9).